LISENSI F.F

LISENSI : 9999 NASIONAL

Untuk mendapat Lisensi perjanjian ke perjanjian Pemimpin tertinggi BIP 45 Beserta Perintis-Pelopor-Patriot-Pejuang-Pembela Tanah Air Nuswantara dan Penguasa pedoman Amanat Penderitaan Rakyat dalam sejarah Mandataris timbulnya tiga KOSMOLOGIS LIMA-SURYANINGRAT-LIMA-PERAGANINGRAT 773 Logo menyangkut: 9999 titik perjanjian Nasional-Internasional sebagai berikut:

1. Lisensi pelestarian perjanjian UTARA Menyangkut: 101 Negara Penjajah Internasional untuk Perdamaian Dunia.

2. Lisensi pelestarian perjanjian SELATAN Menyangkut: 99 Negara yang dijajah Internasional menuntut hak-hak Azasi manusia.

3. Lisensi pelestarian perjanjian Negara netral belum pernah dijajah menyangkut: 27 Negara netral.

4. Lisensi pelestarian perjanjian Bangsa Barat / Bangsa YAHUDI / Bangsa Mongol dengan adat budaya barat yaitu:
- Budaya EROS
- Budaya FAROS
- Budaya LOGOS
- Budaya EGOSENTROS
- Budaya FOLEMOS
- Budaya TERORIS,
- Budaya RENEW
Budaya ini merajarela tahun: 1358 Bangsa Mongol yang akhirnya timbul perjanjian disebut perjanjian NASKAH SEBELAS MARET TAHUN: 1375 M.

5. Lisensi pelestarian perjanjian BANGSA TIMUR DINASTY PARLEMENTER
Menyangkut: 21 KAWITAN GUMANTI NATA X 8 X 023 X 896
Menyangkut: 32 KAWITAN GUMANTI NATA X 8 X 023 X 896.
Menyangkut: 51 KAWITAN GUMANTI NATA X 8 X 023 X 896

6. Lisensi pelestarian perjanjian dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengijinkan Bangsa Indonesia menagih 82 (delapan puluh dua) Negara Internasional sebagai saham murni dan mengijinkan menagih 51 (lima puluh satu) perusahaan Negara sebagai saham campuran di Nasional-Internasional.

KETERANGAN :

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengijinkan Pelestarian Perjanjian Perbatasan yaitu sebagai berikut :

a. Pelestarian Perjanjian Perbatasan Perairan / Laut Hak Azasi mutlak Bangsa Indonesia / Negara Indonesia dalam arti Negara-Negara lain tidak boleh melewati perairan itu tanpa seijin dengan Negara Indonesia apalagi mengambil yang ada dalam air itu.

b. Pelestarian Perjanjian Perbatasan udara hak azasi Bangsa Indonesia / Negara Indonesia Dalam arti Negara-Negara lain tidak boleh melintasi udara perbatasan dalam pertahanan udara tanpa seijin dengan Negara Indonesia dan bangsa Indonesia merasa mempunyai saham yang disebut APOLLO ANTARIKSA maka Bangsa Indonesia menuntut dalam kebebasan.

c. Pelestarian perjanjian Perbatasan Darat Bangsa Indonesia / Negara Indonesia dalam arti Negara-Negara lain tidak boleh menduduki dan mengambil yang ada dalam kandungan daratan itu tanpa seijin dengan Negara Indonesia.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mengijinkan Pelestarian Perjanjian VERPOUNDING-VERPOUNDING Tanah-Tanah EIGHENDOM dan ONDHERNEMING yang menyangkut persewaan yang belum dibayar bahwa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengijinkan Bahwa Bangsa Indonesia berkewajiban menagih: 82 Negara Internasional.

a. Pelestarian Perjanjian Penanaman Modal Asing (P.M.A) yang ditanamkan di tanah-tanah: EIGHENDOM Dan ONDHERNEMING Tanaman Modal Asing tersebut benda EROSTHER atau KUNING SARI Benda Produksi Persenjataan LAUT / Persenjataan UDARA / Persenjataan DARAT tidak boleh diangkat ke Luar Negeri harus Diproduksikan di Negara masing-masing.

b. Pelestarian Perjanjian Produksi HAK-HAK AZASI BLANGKON Yang selama Lima Ratus Tahun (500 tahun) Tahun 1491 s/d Tahun 1991 hak produksinya dibatasi tidak boleh memproduksikan benda EROSTHER selama Lima Ratus Tahun contoh: Pabrik persenjataan Gresik / Semarang / Solo atau Surakarta yang Memproduksi MERIAM RAKSASA di sebut Kyai SETOMO Kiyai SETOMI.




c. Pelestarian Perjanjian Hak-Hak Azasi Surban Tahun: 1616 M di Kerajaan Surakarta Hadiningrat Pertapaan: MACAN PUTIH menerima tamu dari pertapaan: NAGA PUTIH menyebarkan Agama Islam dan dagang layer rempah-rempah dari Negara CIN-CIANG. Pertapaan MACAN PUTIH menerima tamu Pertapaan: BERUANG PUTIH dari Negara EROPA menyebar Agama Nasrani dan Dagang Layar. Pertapaan: MACAN PUTIH menerima tamu dari pertapaan: BERUANG MERAH dari negara Afrika Selatan menyebar Agama Hindu dan Agama Budha dan Dagang Layar.

1. Lisensi pelestarian perjanjian Parlementer dari Negara Inggris dan Belanda Mengijinkan mengembalikan Situs-Situs Kerajaan dan Tiga (3) KOSMOLOGIS di Negara Republik Indonesia sebagai berikut

a. KOSMOLOGIS MOSAIK yang timbul dari Minangkabau Sumatera dan sekitarnya
b. KOSMOLOGIS HARARKIS yang timbul dari Jawa-Madura
c. KOSMOLOGIS ADAT-ISTIADAT BUDAYA yang timbul dari pulau Bali, Kalimantan Timur dan sekitarnya.

2. Lisensi pelestarian perjanjian Parlementer dari Negara Inggris dan Belanda maupun Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui dan menunjuk maupun mengangkat Ketua PBB seumur hidup dan ada yang diangkatnya.

3. Lisensi pelestarian perjanjian Mandataris dan Presiden Negara Republik Indonesia Bapak DR. H. SUSILO BAMBANG YUDOYONO.

4. Lisensi pelestarian perjanjian Pedoman Amanat Penderitaan Rakyat atau MPRRI.

5. Lisensi pelestarian perjanjian PERINTIS-PELOPOR-PATRIOT-PEJOEANG-PEMBELA TANAH AIR NUSWANTARA (BIP 45)

6. Lisensi pelestarian perjanjian antar PERTAPAAN yang memimpin: Moral sebagai Panglima (M.S.P) yang di pimpin: Ekonomi Sebagai Panglima (E.S.P) yang di pimpin: Generasi Sebagai Panglima (G.S.P) yang di pimpin: Pengendali Control Ekonomi Sebagai Panglima (P.C.E.S.P.) yang di pimpin: Politik Sebagai Panglima ( P.S.P.)

7. Lisensi pelestarian perjanjian HARTA-HARTI-TAHTA-MAHKOTA yang dipimpin: RAJA / RATU / BRAHMANA / PANDHITA / RESI / PUJANGGA / KAWULA DASIH BUMI NUSWANTARA Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Petunjuk dari Mr. BROND TERNATH London.

Pengacara Presiden Independen KUSNO WIBOWO / Ir. SOEKARNO yang menerima mandataris dari KHAIMAN SAYYIDIN MALIKHUL KUSNO NGABDUL RAHMAN PANETEP PANOTO DINAN PANETEP PANATA AGAMA ISLAM KHALIFATTULLOH / Pakubuwono X dari Kerajaan Surakarta Hadiningrat pada tanggal: 27-28-Oktober 1927 M. di Tampak siring bali atas nama: Mengembalikan kemasyuran dan melacak sejarah Pakubuwono VII dan Pakubuwono VIII / KHASAN dan KHUSEN.